SEKILAS |
Tantangan sumber daya alam terus terjadi dan menjadi lebih rumit setelah desentralisasi.Misalnya, sektor kehutanan telah lama memainkan peranan yang sangatpenting dalam mendukung pembangunan perekonomian dan mata pencaharianmasyarakat pedesaan dan dalam menyediakan pelayanan lingkungan. Tetapi,sumber daya ini belum dikelola secara berkelanjutan atau adil. Untukmemperbaiki situasi ini, diperlukan sebuah visi baru yang dipimpin olehPemerintah mengenai seperti apa sektor kesehatan yang layak dan sehatdari segi lingkungan itu. Kerangkaadministratif dan peraturan di Indonesia belum dapat memenuhi tuntutanakan adanya pembangunan yang berkelanjutan meskipun adanya dukungankebijakan dan pengembangan kapasitas dari pemerintah sendiri maupundukungan dari donor internasional. Kementerian-kementerian Indonesiayang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam telahmemperoleh manfaat dari kepemimpinan yang baik di tingkat nasional danjuga dari jaringan organisasi masyarakat sipil yang aktif di seluruhnusantara yang difokuskan pada masalah-masalah lingkungan, denganpengalaman advokasi yang signifikan. Namun, memperbaiki pendekatanpengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia tidaklah mudah. Kinerja yangburuk terutama disebabkan oleh dua alasan: Pertama, meskipun terdapatinvestasi yang besar pada kebijakan lingkungan dan sumber daya alamserta pengembangan kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur dilapangan masih buruk dan lambat karena lemahnya komitmeninstansi-instansi sektoral, rendahnya kesadaran departemen-departemenlokal dan tantangan kapasitas di semua tingkatan. Selain itu,pengetahuan tentang dampak negatif lingkungan yang diperkirakan akanterjadi dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mekanisme bagistakeholder untuk meminta pertanggungjawaban kinerja instansipemerintah masih lemah. Kedua, pertimbangan-pertimbangan lingkunganmasih sangat minim di tingkat perencanaan dan penyusunan program,terutama dalam proses perencanaan investasi publik dan dalam rencanatata guna lahan dan sumber daya daerah.
Masalah-masalah yang paling serius mengancam kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia adalah: Sumber daya alam memberikan kontribusi yang besar kepada PDB Indonesiadan anggaran belanja Pemerintah. Sektor pertanian, kehutanan, danpertambangan menyumbang sekitar 25% PDB Indonesia dan sekitar 30% dariseluruh penerimaan anggaran Pemerintah (pada tahun 2005, pajakpenghasilan atas migas mencapai 7% dari pendapatan, dan penerimaanbukan pajak atas pendatan sumber daya alam mencapai 22% dari pendapatannegara). Namun, kebijakan makro ekonomi Indonesia (kebijakan pendapatanpajak dan bukan pajak serta pola perimbangan keuangan) tampaknyamendorong terjadinya pengurasan sumber daya akibat penggunaan yangterus-menerus karena melalui kebijakan-kebijakan ini pemerintahkabupaten, berdasarkan pendapatan sumber daya dan bukan kinerja ataukepengurusan, tidak memperoleh pendapatan pajak yang memadai dari usahakehutanan dan perikanan (yang terkait dengan sumber daya lain), dantidak mengizinkan diberikannya sumbangan amal oleh individu atau badanusaha.Kesenjanganantara kebijakan dan praktek setelah desentralisasi dapat memperlambatperbaikan yang signifikan pada kualitas lingkungan Di bawah sistem desentralisasi, kini sedang diujicoba sampai sejauhmana pemerintah daerah merasa terikat oleh garis kebijakan nasional;pelayanan sipil tidak lagi merupakan bagian dari rantai komandoterpadu, badan-badan regulator di banyak provinsi dan kabupaten kiniberada langsung di bawah perintah gubernur atau bupati yang seringkalijuga menjadi penyokong proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang harusdiatur. Meskipun adanya investasi yang besar pada kebijakan lingkungandan pengembangan kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur dilapangan masih buruk. Masalah-masalah ini tidak mungkin dapat diatasidi bawah sistem desentralisasi kecuali jika pendekatan yang lebihefektif dapat dikembangkan. Banyak provinsi dan kabupaten membuat penafsiran-penafsiran barumengenai peraturan yang ada, atau berupaya mencari prosedur peraturanyang seluruhnya baru. Meskipun sebagian inovasi ini memperkuatpengendalian lingkungan, namun sebagian besar malah mengendurkanpengendalian atau bahkan mengabaikan seluruh standar nasional. Kesadaran masyarakat penting dalam upaya mengatasi masalah lingkungandi Indonesia, dari risiko bencana alam sampai konservasi biodiversitas.Warga masyarakat yang terinformasi dan sadar dapat mengambil tindakanuntuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan dapat membentuk kelompokuntuk peningkatan upaya penanganan di tingkat politik maupun pemerintahdaerah. Namun, di tingkat yang lebih luas, nilai-nilai lingkungan belumtertanam dengan kuat pada masyarakat sehingga mereka kurang menghargaisumber daya alam dan pelayanan lingkungan. Partisipasi dan suara dalampengambilan keputusan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraanyang baik. Bencana-bencana lingkungan yang baru-baru ini terjadi(banjir, lumpur, kebakaran, erosi) memang telah mendorong perhatianyang lebih besar kepada masalah lingkungan, namun pengkajian lebihlanjut mengenai pengetahuan, sikap dan praktek masih perlu dilakukanuntuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman ini mencapai masyarakatdi luar pusat-pusat perkotaan, dan apa saja sarana yang paling cocokuntuk membangun di atas kesadaran dasar ini. Manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi, risiko dan biaya langkah-langkah alternatif pembangunan Di Indonesia, kebijakan energi, praktek sektor kehutanan dan masalahperubahan iklim saling berhubungan erat. Bahan bakar fosil mendominasikonsumsi energi di Indonesia, di daerah pedesaan maupun perkotaan, danIndonesia secara bertahap sedang meningkatkan penggunaan energi yangdihasilkan oleh batu bara (sekitar 40% pada tahun 2002). Indonesia jugamerupakan penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, yangmemproduksi 80% gas rumah kaca dari perubahan penggunaan lahan selainpenebangan hutan dan kebakaran hutan/gambut. Kebijakan energinasional mendorong peningkatan pemanfaatan sumber energi yang dapatdiperbaharui termasuk biomassa, panas bumi dan tenaga air. Pada saatyang sama, Pemerintah merencanakan pemanfaatan batu bara berskala besaruntuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak.Peningkatan pemanfaatan batu bara dapat menimbulkan dampak lingkungannegatif yang signifikan terkait dengan kandungan sulfur yang tinggi dandampak potensial terhadap hutan akibat pembukaan lahan. Solusi energialternatif diperlukan bagi daerah-daerah yang lebih terpencil denganharga yang sesuai dan dukungan sektor publik.
|